PEDOMAN PEMUTIHAN IMB RUMAH TINGGAL

Dalam rangka Hari Jadi Kota Mojokerto ke 101, Walikota Mojokerto menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Bagi Masyarakat. Pemutihan IMB tersebut adalah berlaku untuk bangunan yang sudah berdiri samapai dengan tahun 2000 kebawah dan berada di wilayah Kota Mojokerto. Terkait pengajuan dan pengurusan berkas IMB pemohon bisa datang langsung ke Kantor DPMPTSP di Gedung GMSC lantai 3.

PROSES KOLABORASI PERIZINAN ONLINE DENGAN OPD TEKNIS

TERTIBKAN PERIJINAN, DPM-PTSP GELAR SOSIALISASI

MOJOKERTO-GEMA MEDIA:Pelaku usaha di Kota Mojokerto belum sepenuhnya memiliki ijin usaha.   Baik itu usaha kecil mikro maupun usaha menengah.  Ketidaktertiban i tersebut banyak factor penyebabnya.  Permasalahan tersebut diketahui setelah diadakan sharing dan diskusi saat sosialisasi yang digelar di Graha Mojokerto Service City (GMSC) pada tanggal 15-16 Maret 2019. Sosialisasi kali ini diikuti oleh pelaku usaha Rumah Kos, pengelola Depot Air Minum, Usaha Mikro Kecil sebanyak 200 orang.   Untuk ini menghadirkan narasumber dari DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur Samsul Arifin, S.Sos, MM, Adhy Nafhuzi, MM dari Mojopahit Trining Center, Umrotul Malikah dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, serta Satpol PP Kota Mojokerto. Menurut Ir. Dwi Yuniarto kepala bidang  non perijinanan DPM-PTSP  Kota Mojokerto tujuan sosialisasi kali ini antara lain, untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan  usaha sebagai bentuk legaltas usaha.  Meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi daerah.  Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya elaku usaha. Ir kurnia  Rokhim Sekretaris DPM-PTSP saat membuka sosialisasi kali ini menyampaikan bahwa, peranan pelaku usaha dewasa  ini sangat strategis untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Hal tersebut akan mudah terselesaikan apabila pelayanan public ditingkatkan dan semua elemen masyarakat utamanya pelaku usaha yang diberdayakan secara normal.   Oleh karena itu Rokhim berharap agar semua pelaku usaha di Kota Mojokerto, yang belum memiliki ijin segera mengurus ijin usahanya.  Mengingat pemerintah Kota Mojokerto sudah memberikan layanan yang mudah dan cepat, karena sudah memiliki Mall layanan public. “ untuk mengurus ijin, masyarakat tidak perlu perlu bolak balik kantor, tapi cukup  satu tempat karena semua sudah tersedia di GMSC”  katanya. Di Indonesia ada 8 Kota dan 3 Kabupaten, satu diantaranya adalah Kota Mojokerto yang ditetapkan oleh Menpan dan mendagri dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun    2018. Terkait perijinan masih kata Rokhim, ada 44 perijinan yang dilimpahkan ke DPM-PTSP.    

90 PEGUSAHA DEPOT AIR MINUM DI KOTA MOJOKERTO HANYA 44 YANG MEMENUHI SYARAT SEHAT

MOJOKERTO-GEMA MEDIA : Sebanyak 90 pengusaha Depot Air Minum (DAM) di Kota Mojokerto  hanya 44 DAM yang hygienes.  Dengan kata lain, layak sehat sebagai air minum. Semengtara 46 DAM yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat Data itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sesuai wilayah kerja Puskemas masing-masing.   Selain  itu pengusaha DAM tersebut belum seluruhnya memiliki sertifikat  hygiens dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Pernyataan itu disampaikan oleh Umrotul Malikah, ST ASN dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto saat memberikan paparan terkait hygiene sanitasi Depot Air Minum dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh DPM-PTSP Kota Mojokerto,bertempat di GMSC  Jumat 15/3/2019. Melihat kondisi tersebut, Malikah berharap agar para pelaku usaha DAM ini,  rutin memeriksakan air baku dan air minumnya ke Labkesda Kota Mojokerto minimal 3 tiga bulan sekali. Pengusaha DAM lanjut Malikah, wajib punya sertifikat Sanitasi Tempat Pengelola Air Minum atau Depot Air Minum. Sertfikat ini penting karena merupakan salah satu pernyaratan untuk ngurus izin usaha.  Selain itu dapat dijadikan sebagai media promosi. Berdasarkan Keputusan Menteri. Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 651/mpp/kep/10/2004tentang Persyaratan teknis DAM dan Perdagangannya, antara lain Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka bisa terkena sanksi-sanksi yaitu Depot Air Minum yang sudah memiliki TDI dan melanggar Peraturan Menteri Kesehatan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek. 

SOSIALISASI PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA MOJOKERTO

MOJOKERTO – (GEMA MEDIA) – Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik, khususnya bagi para pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat.Salah satu langkah konkrit upaya tersebut adalah dengan memberikan akses kemudahan pelayanan perijinan. Guna memperkenalkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto menggelar sosialisasi pelayanan perijinan, yang digelar di Convention Hall Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC), Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Senin (25/2/2019). Dalam sambutannya, Sekretaris DPMPTSP Kota Mojokerto, Ir. Kurnia Rochim, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan akses kemudahan bagi para pelaku usaha mikro mempermudah dalam mendapatkan ijin usaha.”Hal ini wajib kita berikan demi meningkatnya perekonomian masyarakat dan berkembangnya usaha khususnya para pelaku usaha mikro di Kota Mojokerto,” kata Rochim.   Secara implisit, masyarakat masih belum berpikir fungsi dan kegunaan dari pentingnya mempunyai ijin usaha. Hal ini didasari oleh kegiatan yang terus berlangsung tanpa hambatan yang begitu besar. Namun, tidak demikian yang dimaksudkan dengan adanya regulasi pemerintah terkait dengan perijinan usaha. Tersirat, pemerintah lebih memandang jauh ke depan bahwa suatu ketika, ijin usaha tersebut tetap menjadi penting. “Kita sering mendengar, bahwa pelaku usaha mikro tidak mempersoalkan perkara ijin. Karena bagi mereka, tanpa mempunyai ijin pun usaha mereka tetap berjalan,” kata L. Hari Prastowo, SE, Kabid Pengolahan Data Informasi dan Monitoring Evaluasi, DPMPTSP Kota Mojokerto. Menurut Prastowo, Sapaan akrabnya, saat ditemui awak media disela acara, anggapan masyarakat tersebut tidak salah. Usaha mereka akan tetap berjalan tanpa harus mempunyai ijin usaha. Namun, seiring perkembangan zaman ijin usaha itu pasti akan berguna dan digunakan oleh semua pelaku usaha. “Misalkan saat ini usahanya bermodal 50 juta rupiah, apakah pengusaha tidak punya keinginan agar modalnya meningkat. Saya yakin, mereka punya keinginan itu,” tambah Prastowo. Oleh karena itu, lanjutnya, ijin usaha ini tidak semata-mata sekedar dimiliki, namun lebih pada pendukung jika berkaitan dengan permodalan. Apalagi permodalan yang bersumber dari perbankan, pasti akan membutuhkan syarat-syarat yang salah satunya yaitu ijin usaha. Sosialisasi yang digelar ini, juga menjadi akses bagaimana pelaku usaha mikro bisa mendapatkan wacana pentingnya mempunyai ijin usaha. Lebih daripada itu, pengetahuan tentang perijinan dan hal-hal terkait seperti perpajakan dan lain-lain juga menjadi bekal tersendiri untuk lebih terpacu dalam meningkatkan usahanya. “Sebenarnya kegiatan ini lebih tepat dikatakan sebagai desiminasi, karena tidak hanya teori atau wacana yang diberikan namun pelaku usaha langsung bisa mendapatkan ijin usaha di akhir acara. Semoga hal ini mempunyai manfaat yang luar biasa bagi masyarakat pelaku usaha mikro di Kota Mojokerto,” pungkasnya.